Seiring terhubungnya masyarakat dan berbagai sektor melalui internet, ancaman siber pun turut berevolusi dan meningkat. Sebagai contoh, adalah kebocoran data pengguna dari sebuah perusahaan. Tentu, hal tersebut sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Sebab, perusahaan dapat kehilangan kepercayaan dari pengguna mereka.
Oleh karena itu, keamanan siber menjadi penting diperhatikan oleh setiap perusahaan. Lantas, apa saja tantangan dari keamanan siber di indonesia dan apa saja prospeknya? Silakan simak artikel berikut sampai selesai.
Tantangan dan Prospek Keamanan Siber di Indonesia
Dunia siber di Indonesia mengalami beberapa tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, keamanan siber di Indonesia diprediksi memiliki prospek yang baik kedepannya. Berikut adalah tantangan dan prospek keamanan siber di Indonesia.
1. Peningkatan Frekuensi dan Kecanggihan Serangan Siber
Indonesia terus menghadapi gelombang serangan siber yang tidak hanya meningkat dalam frekuensi, tetapi juga semakin canggih dalam modusnya. Laporan menunjukkan adanya jutaan serangan siber yang diblokir setiap tahun.
Jenis dan motifnya beragam, mulai dari keuntungan finansial hingga spionase siber. serangan yang dominan pun bervariasi, meliputi ransomware, phishing, pencurian data, web defacement, hingga SQL injection. Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan individu saja. Sebab, layanan ini juga menyerang berbagai perusahaan atau instansi pemerintahan
Hal ini membuat perusahaan dan instansi pemerintah harus selalu siap dengan protokol keamanan yang lebih canggih. Selain itu, mereka juga harus terus memperbarui pertahanan mereka terhadap ancaman siber yang terus berkembang.
2. Rendahnya Kesadaran Keamanan Siber di Masyarakat
Salah satu tantangan fundamental dalam keamanan siber di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber di kalangan masyarakat umum. Sebab, banyak serangan siber berhasil karena memanfaatkan kelemahan manusia. Adapun, contoh kelemahan manusia ini adalah penggunaan kata sandi yang lemah, kurangnya kewaspadaan terhadap tautan atau email phishing, dan kebiasaan berbagi informasi pribadi secara sembarangan di internet.
Minimnya pemahaman ini membuka celah lebar bagi pelaku kejahatan siber untuk melancarkan serangan berbasis rekayasa sosial. Edukasi yang berkelanjutan dan program peningkatan kesadaran menjadi krusial untuk membangun “imunitas digital” di tingkat individu. Sebab, “imunitas digital” membangun pada akhirnya akan memperkuat keamanan siber secara keseluruhan.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli
Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan siber yang kompeten. Ketersediaan talenta dengan keterampilan khusus dalam deteksi ancaman, respons insiden, forensik digital, dan kriptografi masih terbatas. Hal ini menjadi hambatan serius bagi organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk membangun tim keamanan siber internal yang kuat.
Keterbatasan SDM ini dapat mengakibatkan deteksi dan respons terhadap insiden siber menjadi terlambat atau kurang efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi profesional, dan kerja sama dengan institusi pendidikan menjadi sangat penting. Tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan talenta di masa depan.
4. Kerentanan Infrastruktur Kritis dan Sektor Publik
Infrastruktur negara, layanan publik acap menjadi menjadi target utama serangan siber. Kerentanan pada sektor-sektor ini dapat memiliki dampak yang luas, mengganggu layanan publik, menyebabkan kerugian ekonomi, hingga mengancam stabilitas nasional.
Pemerintah telah berupaya memperkuat sistem keamanan pada infrastruktur kritis ini, namun tantangan masih ada mengingat kompleksitas sistem dan dinamika ancaman yang terus berkembang.
5. Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum
Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait keamanan siber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan. Kompleksitas kejahatan siber yang lintas batas dan anonimitas pelaku seringkali menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan.
Pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, serta Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber 2024-2028.
Lanskap siber di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Tentu, perkembangannya ini juga diwarnai oleh munculnya ancaman-ancaman media siber. Dalam upaya menjaga keamanan digital yang kian penting ini, perusahaan seperti Sangfor berperan aktif dalam menyediakan solusi keamanan siber yang komprehensif di Indonesia. Sangfor menawarkan berbagai teknologi canggih, termasuk Sangfor Athena NGFW , Sangfor Athena EPP, dan Sangfor Athena SWG yang dirancang untuk melindungi infrastruktur dan data dari ancaman siber yang terus berkembang. Solusi mereka membantu organisasi di Indonesia membangun pertahanan siber yang kuat dan adaptif.
